
Menurut laporan Bloomberg pada 12 Mei, mengutip tiga orang yang mengetahui rencana komite, Komite Urusan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat AS akan mengadakan pengarahan tertutup bipartisan pada 14 Mei (Kamis) untuk membahas isu perpajakan kripto, hanya untuk anggota komite. Pertemuan ini digelar pada hari yang sama dengan pembahasan oleh Komite Perbankan Senat atas RUU CLARITY pada hari Kamis.
Menurut laporan Bloomberg, sumber dari Partai Demokrat maupun Partai Republik yang mengetahui rencana komite sama-sama mengonfirmasi bahwa pertemuan ini akan menggunakan format yang melibatkan dua partai, dan hanya anggota Komite Urusan Keuangan yang boleh hadir. Laporan Bloomberg menyebut bahwa digelarnya pengarahan tertutup ini menunjukkan bahwa legislasi pajak kripto yang sebelumnya berjalan lambat kemungkinan sedang mendapat perhatian bersama dari kedua partai.
Menurut laporan Bloomberg, latar legislasi dari pertemuan tertutup ini adalah perkembangan terbaru dari RUU Digital Asset Protection, Accountability, Regulation, Innovation, Taxes, and Revenue (RUU PARITY). Anggota DPR Steven Horsford dan Max Miller pada 26 Maret 2026 kembali mengajukan RUU PARITY untuk dibahas oleh Kongres; draf awal disusun mulai Desember 2025.
Laporan itu menyebut bahwa pembaruan ketentuan utama RUU PARITY yang direvisi adalah sebagai berikut:
Standar pengecualian stablecoin yang baru: menghapus batas bebas pajak sebesar 200 dolar AS untuk stablecoin pembayaran yang diatur dalam draf awal, dan menggantinya dengan aturan bahwa jika basis biaya penjual lebih rendah dari 99% nilai penebusan, maka semua penjualan stablecoin pembayaran yang diatur tidak perlu dikenai pajak; sekaligus menetapkan bahwa saat bursa memproses transaksi stablecoin, basis biaya tetap sebesar 1 dolar AS digunakan sebagai default.
Aturan “wash sale” aset digital: memperkenalkan aturan untuk mencegah investor mewujudkan kerugian secara semu melalui jual-beli kripto jangka pendek guna menghindari pajak.
Klarifikasi definisi aktivitas staking: membedakan dengan jelas perlakuan pajak untuk aktivitas staking pasif (investor membantu memverifikasi transaksi jaringan tetapi tidak melakukan transaksi) dan aktivitas perdagangan biasa.
Menurut laporan Bloomberg, cakupan pengecualian dalam versi terbaru RUU PARITY dibatasi secara ketat untuk transaksi stablecoin pembayaran yang diatur; bitcoin dan aset digital sejenis lainnya tetap tidak termasuk dalam cakupan pengecualian.
Laporan itu juga mencatat bahwa belum jelas bagaimana RUU PARITY akan didorong di Kongres, dan apakah ketentuan RUU akan diperluas lebih lanjut untuk mencakup kripto lainnya pun masih belum pasti; sementara itu, harapan akan reformasi perpajakan yang lebih luas serta permintaan anggaran terbaru Trump menambah ketidakpastian bagi nasib RUU tersebut.
Menurut laporan Bloomberg, pengarahan tertutup akan diadakan pada 14 Mei 2026 (Kamis), dengan format bipartisan, dan hanya anggota Komite Urusan Keuangan yang dapat hadir; laporan itu mengutip tiga orang yang mengetahui rencana tersebut namun meminta identitasnya dirahasiakan.
Menurut laporan Bloomberg, versi revisi RUU PARITY menghapus batas pengecualian pajak stablecoin sebesar 200 dolar AS pada versi awal, dan menggantinya dengan aturan bahwa jika basis biaya penjual lebih rendah dari 99% nilai penebusan, maka penjualan stablecoin pembayaran yang diatur bebas pajak; pengecualian ini hanya berlaku untuk stablecoin, sedangkan aset digital lain seperti bitcoin tidak termasuk dalam cakupan.
Menurut laporan Bloomberg, RUU PARITY diajukan kembali oleh anggota DPR Steven Horsford dan Max Miller untuk dibahas oleh Kongres pada 26 Maret 2026; versi awalnya dirancang pada Desember 2025.
Related News
Senator Demokrat: Tidak mendukung RUU CLARITY tanpa ketentuan moral, perbedaan ketentuan etika berdampak pada ambang 60 suara
Rancangan Undang-Undang CLARITY mulai dibahas di komisi Senat minggu ini, 2,9 juta pendukung menekan agar pemungutan suara dilakukan
Australia Akan Mengusulkan Perubahan Pajak Capital Gains yang Berdampak pada Kripto
Komite Perbankan Senat Menetapkan Tanggal 14 Mei untuk Rapat Pembahasan RUU Kripto
Komite Perbankan Senat Menetapkan Tanggal 14 Mei untuk Sidang Legislasi Kripto