Penulis Asli: Xu Qian, Jin Weilin
Baru-baru ini, sebuah kasus contoh eksekusi yang dipublikasikan oleh Pengadilan Tinggi Beijing menarik perhatian luas. Kasus ini secara tegas mengklasifikasikan pendapatan dari siaran langsung, koleksi digital, dan kekayaan virtual daring lainnya sebagai harta yang dapat disita secara paksa. Praktik yudisial ini memberikan jalur inovatif untuk mengatasi masalah “kesulitan eksekusi”.

Sebuah perusahaan industri dan Wang mengalami sengketa kontrak yang masuk ke proses eksekusi. Setelah dilakukan pencarian melalui sistem pemeriksaan, pengadilan menemukan bahwa Wang tidak memiliki properti tetap seperti rumah, kendaraan, atau simpanan bank yang dapat disita secara tradisional, sehingga proses eksekusi sempat dihentikan.
Kemudian, pihak pemohon eksekusi menemukan petunjuk: Wang telah lama aktif di sebuah platform siaran langsung sebagai penjual berlian, dengan akun tetap dan pendapatan yang terperoleh. Petunjuk ini diserahkan ke “Pusat Transfer Informasi Harta Eksekusi” pengadilan Beijing, dan segera diserahkan ke Pengadilan Rakyat Distrik Fengtai, Beijing.
Setelah diverifikasi, pengadilan mengirimkan “Surat Pemberitahuan Bantuan Eksekusi” kepada perusahaan pengelola platform tersebut, secara hukum membekukan dan menyita sekitar 200.000 Yuan dari pendapatan siaran langsung Wang. Setelah dana tersebut berhasil disita dan masuk ke kas pengadilan, kedua belah pihak mencapai kesepakatan untuk mengonversi komisi siaran langsung di masa depan secara cicilan untuk melunasi sisa utang. Keberhasilan kasus ini menjadi contoh operasional yang dapat dijadikan acuan dalam menangani kasus eksekusi kekayaan virtual serupa.
Kekayaan virtual daring memiliki atribut ganda: “virtualitas” dan “kekayaan”. Yang pertama menentukan cara keberadaan dan jalur eksekusinya yang unik, sedangkan yang kedua menjadi dasar hukum bahwa kekayaan tersebut dapat diperlakukan sebagai harta tanggung jawab.
1. Virtualitas
Berbeda dengan kekayaan konvensional, kekayaan virtual daring menunjukkan “virtualitas” melalui tiga unsur utama:
Dasar Hukum:
Pasal 127 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Rakyat Tiongkok menyatakan: “Jika undang-undang mengatur perlindungan terhadap data dan kekayaan virtual daring, maka perlindungan dilakukan sesuai ketentuan tersebut.” Pasal ini secara tegas menegaskan posisi perlindungan hukum terhadap data dan kekayaan virtual daring dalam hukum sipil.
2. Atribut Kekayaan
Meskipun bersifat virtual, kekayaan virtual daring memiliki tiga ciri utama kekayaan, sehingga termasuk dalam kategori kekayaan tanggung jawab:
Dengan demikian, kekayaan virtual yang memenuhi atribut tersebut termasuk dalam kategori kekayaan tanggung jawab, dan pengadilan dapat melakukan tindakan eksekusi paksa sesuai hukum. Oleh karena itu, kekayaan virtual yang memenuhi kriteria tersebut dapat disita dan dieksekusi secara paksa oleh pengadilan.
Dalam praktik yudisial, jenis kekayaan virtual yang dapat disita terus berkembang:
1. Aset Digital: seperti koleksi digital (NFT) dan sejenisnya
2. Akun dan Barang Virtual: akun media sosial bernilai tinggi (misalnya Douyin, WeChat Official Account); hadiah virtual dari siaran langsung; akun game tingkat tinggi dan perlengkapan langka; domain yang bernilai.
3. Hak Pendapatan dan Hak Usaha: hak pengelolaan toko di platform daring; hak keanggotaan yang bersifat kekayaan.
4. Kekayaan Data: basis data yang sah dimiliki perusahaan dan memiliki nilai komersial, serta aset informasi pelanggan.
Standar penilaian tetap sama: apakah kekayaan tersebut memiliki nilai kekayaan yang jelas, dapat dikendalikan secara efektif, dan dapat dinilai serta diuangkan secara sah.
Berdasarkan atribut kekayaan tersebut, selain kasus di awal, praktik yudisial telah mengeksplorasi berbagai jalur eksekusi yang efektif:
1. Penjualan Langsung untuk Mendapatkan Uang
Pengadilan Rakyat Kabupaten Linqu, Provinsi Sichuan, menggelar lelang terbuka akun game tingkat atas milik terpidana di platform lelang judicial, dan berhasil terjual seharga 213.000 Yuan. Hasil lelang ini berhasil disita secara sah. 【(2025) Sichuan 1623 Eksekusi 961】
2. Penggantian Harta dengan Barang
Dalam sengketa kerja antara Zhou dan sebuah perusahaan dagang di Zhuzhou, setelah negosiasi, pemohon eksekusi setuju menerima akun siaran langsung milik perusahaan terpidana sebagai pengganti seluruh utang. Setelah menyerahkan hak akses akun tersebut, kasus selesai.
Bagi kreditur dan pengacara, berikut strategi yang dapat diambil:
Langkah Pertama: Menggali Petunjuk, Selidiki Apakah Terpidana Memiliki:
Jangan hanya fokus pada properti dan kendaraan konvensional. Kekayaan terpidana mungkin tersimpan di ponsel. Fokuskan penyelidikan pada apakah terpidana aktif di bidang berikut:
Langkah Kedua: Menargetkan dan Mengajukan “Petunjuk Akurat” ke Pengadilan
Menemukan petunjuk hanyalah awal, pengajuan ke pengadilan adalah kunci.
Langkah Ketiga: Terapkan Strategi Berdasarkan “Harta”, Ajukan Permohonan Eksekusi yang Spesifik
Jenis kekayaan virtual berbeda, sehingga metode eksekusi pun berbeda. Saat mengajukan permohonan ke pengadilan, harus tepat sasaran:
Langkah Keempat: Kolaborasi dengan Platform: Tegaskan Kewajiban Hukum
Putusan pengadilan hanya efektif jika platform mendukung. Langkah ini perlu didorong agar pengadilan aktif:
Kesimpulan:
Dari menemukan petunjuk hingga dana terkumpul, jalurnya jelas: Cari orang, cari barang → Ajukan ke pengadilan → Ajukan permohonan sesuai kategori → Kolaborasi platform.
Setiap langkah membutuhkan strategi dan kesabaran, tetapi jika metode diterapkan dengan benar, kekayaan virtual yang merupakan “dunia baru” ini juga bisa menjadi alat efektif bagi kreditur untuk menegakkan haknya.
Kasus dari Pengadilan Tinggi Beijing ini mengirimkan sinyal yang tegas dan penting: kekayaan virtual tidak lagi sekadar “kode di layar”, melainkan “uang nyata” yang dilindungi hukum.
Eksekusi kekayaan virtual dari kasus individual menuju norma adalah langkah alami dari kemajuan sistem peradilan. Ini memperluas jangkauan hukum ke dunia digital, dan memastikan setiap bentuk kerja digital memiliki dasar yang nyata dan kuat.
Artikel Terkait
Sorotan Departemen Keuangan AS tentang Risiko dari Penipuan ATM Kripto
Mantan Ketua CFTC: Bank lebih membutuhkan 《Undang-Undang Kejelasan Pasar Aset Digital》 daripada perusahaan kripto
Tekankan netralitas teknologi! Federal Reserve: Cara pengakuan modal untuk "sekuritas tokenisasi" harus mengikuti metode sekuritas tradisional
《RUU CLARITY》batas waktu penting bulan April, bank AS dan investor kripto menghadapi pilihan
Mantan Ketua CFTC: Kekosongan regulasi cryptocurrency merugikan industri perbankan, RUU CLARITY harus segera disahkan