Anggaran India 2026 diharapkan akan fokus pada penyederhanaan dan klarifikasi kerangka hukum untuk mata uang kripto, alih-alih memperketat pajak. Kebijakan saat ini terhadap Aset Digital Virtual (VDA) sedang dikritik karena mengurangi likuiditas, memperluas selisih harga, dan mendorong investor ke platform luar negeri.
Industri kripto berharap pemerintah akan mengurangi atau menyesuaikan tingkat TDS 1%, memungkinkan offset kerugian dengan keuntungan dari VDA, serta memasukkan biaya transaksi seperti biaya gas ke dalam harga pokok. Saat ini India menerapkan pajak tetap sebesar 30% untuk keuntungan VDA, tanpa pengurangan kerugian atau insentif berdasarkan periode kepemilikan.
Menurut para ahli, jika direformasi ke arah yang lebih seimbang, Anggaran 2026 dapat menjadi langkah penting, membantu mendorong kepatuhan hukum, meningkatkan daya saing pasar domestik, dan membatasi aliran modal keluar negeri.