19 Januari 2024, berita terbaru, Reserve Bank of India (RBI) sedang mendorong implementasi interoperabilitas mata uang digital bank sentral (CBDC) di dalam kerangka negara-negara BRICS untuk meningkatkan efisiensi pembayaran lintas batas dan pariwisata, serta mengurangi ketergantungan terhadap sistem dolar AS secara tertentu. Reuters melaporkan bahwa RBI telah menyarankan pemerintah untuk memasukkan proposal ini ke dalam agenda resmi KTT BRICS 2026, di mana India akan menjadi tuan rumah.
Jika pihak New Delhi menyetujui, ini akan menjadi kali pertama interoperabilitas CBDC secara resmi diajukan ke tingkat negara-negara BRICS untuk didiskusikan. Langkah ini sangat terkait dengan perubahan dalam pola pembayaran global saat ini. Dengan meningkatnya ketidakpastian geopolitik, infrastruktur pembayaran menjadi bagian penting dalam permainan kekuatan antarnegara, di mana mata uang digital, tokenisasi penyelesaian, dan efisiensi penyelesaian lintas batas menjadi fokus utama diskusi kebijakan.
Gagasan RBI bukanlah tindakan yang terisolasi, melainkan kelanjutan dari deklarasi Rio de Janeiro 2025 tentang memperkuat interoperabilitas sistem pembayaran anggota. Sebelumnya, RBI telah menyatakan keinginan untuk menghubungkan rupiah digital dengan CBDC dari negara lain guna meningkatkan kecepatan penyelesaian lintas batas dan memperluas penggunaan internasional rupiah, sambil menegaskan bahwa langkah ini bukanlah upaya langsung untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS.
Namun, rencana ini masih menghadapi tantangan nyata. Negara-negara inti seperti Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, CBDC mereka saat ini masih dalam tahap percobaan dan belum sepenuhnya diimplementasikan. Sebagai contoh, pilot rupiah elektronik yang dimulai pada akhir 2022 telah mencakup sekitar 7 juta pengguna ritel. Untuk mencapai interoperabilitas lintas negara, diperlukan kesepakatan dalam standar teknologi, mekanisme tata kelola, dan penanganan ketidakseimbangan perdagangan.
Dilaporkan bahwa ketidakseimbangan perdagangan antarnegara bisa menjadi hambatan jangka panjang. Sebelumnya, Rusia dan India mengalami pembatasan dalam memperluas penyelesaian mata uang lokal karena akumulasi saldo rupiah yang terlalu besar, sehingga akhirnya harus mengurangi saldo tersebut melalui investasi obligasi mata uang lokal. Salah satu solusi yang sedang dibahas adalah pengenalan pengaturan swap valas bilateral di tingkat bank sentral.
Sementara itu, RBI tetap berhati-hati terhadap stablecoin swasta, memperingatkan bahwa ekspansi yang tidak terkontrol dapat melemahkan stabilitas keuangan dan kepercayaan publik terhadap sistem moneter. Dibandingkan dengan itu, CBDC yang diawasi dianggap sebagai alternatif yang lebih terkendali dan menjadi arah penting dalam eksplorasi sistem pembayaran lintas batas baru oleh negara-negara BRICS.