Asosiasi Pertukaran Aset Digital Korea (DAXA) pada hari Selasa secara terbuka menentang kebijakan pembatasan proporsi kepemilikan saham utama bursa yang diusulkan pemerintah, menyatakan bahwa langkah ini dapat secara serius menghambat perkembangan industri aset digital Korea. Dalam pernyataannya kepada The Block, DAXA menunjukkan bahwa rencana membatasi batas kepemilikan saham antara 15% hingga 20% tidak hanya dapat mempengaruhi struktur kepemilikan perusahaan yang ada, tetapi juga dapat merusak tanggung jawab pengelolaan aset pengguna dan stabilitas pasar.
Perwakilan DAXA, yang mencakup lima bursa kripto terbesar di Korea, menekankan bahwa aset digital memiliki karakteristik peredaran lintas batas, dan jika investasi domestik dibatasi, hal ini dapat menyebabkan daya saing global bursa menurun dan mendorong pengguna untuk beralih ke platform luar negeri. Selain itu, DAXA memperingatkan bahwa penyebaran kepemilikan saham dapat melemahkan tanggung jawab akhir dari pemegang saham utama terhadap aset pengguna, sehingga merugikan hak investor dan pengguna biasa.
Usulan pembatasan kepemilikan saham dari Komisi Layanan Keuangan Korea (FSC) adalah salah satu langkah yang dipertimbangkan dalam Rancangan Undang-Undang Dasar Aset Digital. RUU ini diperkirakan akan secara resmi diluncurkan pada kuartal pertama 2026, dengan tujuan mengatur proyek stablecoin dan ETF kripto spot pertama Korea, serta membangun kerangka pengawasan aset digital yang komprehensif. DAXA menyatakan bahwa intervensi yang berlebihan dapat menciptakan ketidakpastian, mematikan semangat kewirausahaan dan investasi pada perusahaan rintisan, serta menghambat perkembangan industri aset digital.
Usulan batas kepemilikan saham ini muncul saat bursa kripto Korea mengalami restrukturisasi kepemilikan besar-besaran. Pada November tahun lalu, bursa utama domestik Korea mengumumkan akan bergabung dengan Naver Financial, anak perusahaan raksasa teknologi Naver, dan Grup Layanan Keuangan Mirae Asset Korea juga sedang dalam pembicaraan untuk mengakuisisi Korbit. DAXA mendesak agar kebijakan pengawasan lebih memprioritaskan pengembangan industri aset digital dan merujuk pada standar global, untuk menghindari kerusakan hak milik dan prinsip ekonomi pasar.
Para analis menunjukkan bahwa jika batas kepemilikan saham akhirnya disetujui, hal ini dapat mempengaruhi struktur operasional bursa utama Korea dan kepercayaan investor, serta mendorong sebagian investor untuk memindahkan dana ke platform luar negeri. Pernyataan DAXA menunjukkan bahwa industri aset digital Korea sedang secara aktif memberikan umpan balik untuk pembentukan kebijakan, dan mencari jalan untuk menyeimbangkan pengawasan dan pengembangan pasar.