Platform media sosial X, yang dimiliki oleh Elon Musk, menghadapi tekanan yang meningkat dari pemerintah seiring dengan meningkatnya kekhawatiran tentang penyalahgunaan alat kecerdasan buatan. Inggris dan Australia kini secara terbuka membahas tindakan yang lebih tegas terhadap platform tersebut, sementara Kanada telah bergerak untuk meredam spekulasi tentang larangan yang terkoordinasi.
Pejabat di Inggris dan Australia telah mengeluarkan peringatan tentang Grok, sebuah chatbot AI yang terkait dengan X. Laporan menunjukkan bahwa pengguna telah memanfaatkan alat tersebut untuk membuat gambar deepfake yang secara seksual eksplisit, termasuk konten yang melibatkan wanita dan anak di bawah umur. Akibatnya, pemimpin di kedua negara menggambarkan penyalahgunaan ini sebagai tindakan ilegal dan sangat mengkhawatirkan.
Di Inggris, Menteri Teknologi Liz Kendall memperingatkan bahwa X harus mematuhi Undang-Undang Keamanan Online, sebuah undang-undang yang dirancang untuk membatasi konten digital yang berbahaya. Selain itu, regulator Ofcom sedang menyelidiki platform tersebut setelah meningkatnya keluhan penyalahgunaan gambar. Jika X gagal bertindak, sanksi bisa termasuk denda besar atau bahkan pemblokiran akses di dalam negara.
Australia juga menyuarakan kekhawatiran serupa. Perdana Menteri Anthony Albanese menyoroti risiko yang ditimbulkan oleh AI generatif dan menekankan perlunya penegakan aturan yang ketat. Namun, pejabat Australia tetap fokus pada kepatuhan dan aturan keselamatan daripada larangan total untuk saat ini.
Meskipun rumor daring menyebutkan bahwa Kanada mungkin bergabung dalam larangan bersama terhadap X, pemerintah membantah klaim tersebut. Menteri Kecerdasan Buatan dan Inovasi Digital Kanada secara tegas menyatakan bahwa tidak ada rencana untuk melarang platform tersebut.
Sebaliknya, Kanada sedang meninjau bagaimana mengatur deepfakes dan konten AI yang berbahaya melalui kemungkinan pembaruan terhadap undang-undang yang ada. Klarifikasi ini membantu memisahkan posisi Kanada dari nada yang lebih keras yang diambil oleh Inggris dan Australia.
Elon Musk mengkritik pendekatan Inggris, berargumen bahwa pembatasan potensial setara dengan sensor dan mengancam kebebasan berbicara. Oleh karena itu, perdebatan telah bergeser dari keselamatan platform ke pertanyaan yang lebih luas tentang hak berekspresi dan regulasi digital.