Pada tahun 2015, Hukum Pidana Tiongkok memperkenalkan pelanggaran “Membantu Aktivitas Kriminal Jaringan Informasi” (umumnya dikenal sebagai “Bantuan Kejahatan Teknologi Informasi”). Seiring penindakan kejahatan keuangan semakin ketat lewat operasi pemberantasan kartu ilegal, penuntutan atas pelanggaran ini melonjak drastis—sekarang menempati urutan ketiga kasus pidana terbesar di Tiongkok menurut data publik. Pelanggaran ini menimbulkan respons beragam: sebagian pihak menganggapnya “lebih diutamakan” karena beban tanggung jawabnya lebih ringan dibanding pelaku utama, namun di sisi lain, ia menjadi ketentuan cadangan yang mempersulit upaya menghindari konsekuensi hukum berat. Dalam praktiknya, tafsir dan standar vonis atas pelanggaran ini sangat bervariasi di pengadilan lokal, sehingga muncul ketidakkonsistenan putusan dalam kasus sejenis. Pada 28 Juli 2025, Mahkamah Agung Rakyat, Kejaksaan Agung Rakyat, dan Kementerian Keamanan Publik bersama-sama menerbitkan “Opini tentang Penanganan Kasus Pidana yang Melibatkan Bantuan Aktivitas Kriminal Jaringan Informasi” (“Opini”), yang menjadi kerangka regulasi baru nan otoritatif untuk pelanggaran ini—sering disebut sebagai “Regulasi Baru Bantuan Kejahatan Teknologi Informasi”.
Apa Saja Pembaruan dalam Regulasi Bantuan Kejahatan Teknologi Informasi?
Opini secara mendasar merevisi standar pembuktian dan penjatuhan hukuman atas kejahatan bantuan kejahatan teknologi informasi. Perubahan utama meliputi:
Apa Panduan Yudisial dari Tujuh Kasus Tipikal?
Ketika Opini diumumkan, otoritas juga merilis tujuh kasus representatif yang mencakup peran penting dalam ekosistem kejahatan siber “hitam dan abu-abu”—termasuk “pedagang U”, “pedagang akun”, dan “penyedia layanan pembukaan blokir profesional”. Khususnya, Kasus 4 berfokus pada kejahatan yang melibatkan aset kripto. Penelaahan atas Opini dan kasus-kasus ini menunjukkan tidak ada perbedaan prosedural yang signifikan dari kasus pidana standar, namun penegakan hukum terhadap kejahatan jaringan dan rantai pasokan kejahatan siber kini jauh lebih ketat dan intensif.
[Ringkasan Kasus] Pada pertengahan Juli 2022, terdakwa Wang, Zhang, dan Zhao bersekongkol untuk mendapatkan keuntungan ilegal dengan membantu pihak lain mengalirkan dana hasil kejahatan melalui transfer bank, penarikan tunai, dan konversi aset kripto. Peran mereka terbagi jelas: Wang menyediakan dana, Zhao membeli aset kripto menggunakan dana tersebut dan mentransfernya ke atasan sebagai setoran, sedangkan Wang dan Zhang mengumpulkan sejumlah besar kartu bank dan menyerahkannya pada pemimpin kelompok untuk menerima dana ilegal. Setelah dana tersebut masuk ke kartu-kartu itu, atasan mereka memerintahkan pihak lain untuk menarik tunai dari berbagai bank di Kota Daqing, Provinsi Heilongjiang. Setelah dipotong komisi 10%-15% dari dana yang ditarik, sisanya digunakan untuk membeli aset kripto dan dikirimkan kepada pemimpin kelompok. Investigasi menunjukkan, dari tanggal 5 hingga 14 Agustus 2022, Wang dan rekan-rekannya telah mentransfer lebih dari RMB 400.000 hasil penipuan milik 15 korban, termasuk Lin.
[Putusan Pengadilan] Pengadilan Rakyat Distrik Acheng, Harbin, menyatakan Wang dan Zhang bersalah atas tindakan menyembunyikan dan menyamarkan hasil kejahatan, masing-masing dijatuhi hukuman tiga tahun enam bulan penjara dan denda RMB 30.000; Zhao dijatuhi hukuman tiga tahun tiga bulan penjara dan denda RMB 25.000. Mereka mengajukan banding, tetapi pengadilan banding tetap mempertahankan vonis awal.
[Peringatan Hukum] Wang, Zhang, dan Zhao melakukan pencucian dana hasil kejahatan dengan menukar dana kriminal yang diterima lewat kartu bank menjadi aset kripto, yang menjadi contoh klasik metode “Kartu ke U dan Kembali”—cara pelaku kriminal mengalirkan dana melalui transaksi kripto dalam satu siklus tertutup yang dianggap ideal. Dalam praktiknya, pelaku utama—biasanya beroperasi dari luar negeri—memanfaatkan sifat anonim, ketersembunyian tinggi, dan kemudahan transaksi kripto untuk memindahkan dana curian sekaligus menghambat penyidikan aparat hukum. Di hilir, pelaku pembantu membantu kelancaran transfer dan pencucian, memperkuat kejahatan hulu dan mengakibatkan kerugian berat serta sulit dipulihkan bagi korban. Kasus ini tidak hanya memperlihatkan penerapan konkret Opini tetapi juga memberikan panduan perilaku dan standar hukum yang tegas: bahkan perantara yang sekadar memfasilitasi aliran dana ilegal tetap bertanggung jawab penuh, meski tidak terlibat langsung dalam penipuan sumber.
Apa yang Perlu Diwaspadai Profesional Web3 di Bawah Regulasi Baru?
Bagi pelaku Web3, pertumbuhan hanya bisa berlanjut jika “kepatuhan menjadi landasan utama.”
1. Regulasi baru ini menegaskan: ketidaktahuan tidak lagi menjadi perlindungan mutlak. Profesional Web3 wajib mengutamakan literasi hukum, selalu siaga, menerapkan pengendalian risiko yang komprehensif, dan membangun strategi kepatuhan solid agar operasional tetap sah. Mengabaikan langkah ini dapat menjadikan seseorang sebagai alat atau pelaku pembantu kejahatan—bahkan tanpa sadar.
2. Dengan kebijakan keseimbangan antara kelonggaran dan ketegasan, pelajar atau pihak yang dipaksa mendapat perlakuan lebih ringan, sementara tenaga ahli teknis menghadapi sanksi berat. Pasca terbitnya Opini, para insinyur dan operator bursa aset kripto, layanan pencampuran aset kripto, hingga teknologi dompet anonim mesti sangat waspada: meskipun tidak terlibat langsung dalam penipuan atau skema piramida, mengembangkan solusi yang memungkinkan aktivitas ilegal dapat menjadi bentuk bantuan kejahatan teknologi informasi. Standar hukum kini bergeser dari “netralitas teknis” ke “bantuan teknis” secara aktif.
3. Pedagang OTC kini benar-benar mengambil risiko besar—risiko pidana naik tajam. Jika pedagang OTC tetap bertransaksi setelah akun dibekukan, otoritas dapat menuntut atas dasar “melanjutkan aktivitas setelah pembatasan”, yang secara langsung termasuk bantuan kejahatan teknologi informasi. Menyediakan layanan pencocokan USDT kepada penukar uang ilegal juga dapat berujung pada multi-tuduhan pidana.
4. Kepatuhan adalah syarat mutlak bagi startup Web3. Pendiri harus membangun sistem kepatuhan khusus industri secepatnya dan memberikan pelatihan hukum berkala untuk seluruh anggota tim.
Perspektif Pengacara: Dampak dan Tantangan Utama Opini
Opini menetapkan pedoman hukuman yang lebih tegas bagi perilaku bantuan yang terorganisir dan profesional. Hal ini bukan hanya menaikkan biaya kejahatan bagi pelaku utama, tetapi juga mendukung penegakan hukum yang keras terhadap penyedia kartu profesional dan aktor jahat lain. Walaupun Opini memperjelas standar pembuktian dan vonis—memberikan rujukan hukum yang lebih jelas bagi pengacara dalam membela—kriteria “partisipasi dengan pengetahuan” tetap ambigu dalam kasus-kasus kompleks. Faktor seperti kesadaran, motivasi, dan insentif finansial perlu dikaji mendalam. Singkatnya, penerbitan “Opini tentang Penanganan Kasus Pidana yang Melibatkan Bantuan Aktivitas Kriminal Jaringan Informasi” menandai era baru penegakan regulasi yang proaktif di sektor kripto Tiongkok. Pelaku industri harus sadar bahwa hanya sistem kepatuhan total, mulai dari peninjauan pra-kejadian, monitoring operasional, hingga penelusuran pasca-kejadian, yang memungkinkan bisnis berjalan sesuai hukum.
Pengacara Meimei menyarankan pelaku industri kripto untuk menghindari aktivitas yang berpotensi dikategorikan sebagai kejahatan bantuan—meski tanpa niat—dan segera konsultasi dengan penasihat hukum bila diperiksa untuk mencegah statemen dipersepsikan sebagai bentuk keterlibatan sengaja.
Disclaimer:
- Artikel ini merupakan reprint dari [Web3 Compliance Research Group]; hak cipta milik penulis asli ([Pengacara Pang Meimei]). Untuk pertanyaan terkait reprint, silakan hubungi Tim Gate Learn untuk penanganan cepat sesuai prosedur yang berlaku.
- Disclaimer: Seluruh pandangan dan opini dalam artikel ini merupakan perspektif pribadi penulis dan tidak menjadi nasihat investasi.
- Versi bahasa lain diterjemahkan oleh Gate Learn dan dilarang untuk disalin, didistribusikan, atau dijiplak tanpa mencantumkan sumber Gate.
